Sehubungan dengan adanya SURAT EDARAN NOMOR IMI-0315.GR.01.01 TAHUN 2023 tentang IMPLEMENTASI LAYANAN IZIN TINGGAL PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL, bersama ini diinformasikan sebagai berikut:

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, maka prosedur pengajuan alih status izin tinggal (baik ITK menjadi ITAS maupun ITAS menjadi ITAP) kini tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM, termasuk pengajuan Rekomendasi alih […]

PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR yang merupakan perizinan dasar dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal sistem elektronik belum tersedia […]